Relawan Jokowi-JK Diminta Kembali ke Khittah
Relawan tunarungu (DEAF) menggelar aksi damai untuk menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla, di bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta, 21 Juni 2014 (tempo/santrinews.com)
Jakarta – Relawan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diminta kembali ke khittah, yakni berjuang dengan semangat kerelaan dan keikhlasan. Berharap pamrih apalagi jabatan adalah menyimpang dari tujuan Relawan Jokowi-JK yang ikhlas berjuang demi menyelamatkan Negara dan Bangsa dari korupsi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ambruknya hukum dan konstitusi di negeri ini.
Demikian ditegaskan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, di Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2014, dalam keterangan tertulisnya yang diterima SantriNews.
Pernyataan Indro ini menanggapi sekelompok relawan yang berdemo di Rumah Transisi beberapa waktu lalu. Indro menyebut ambisi dari segelintir relawan untuk duduk dalam kelompok kerja Rumah Transisi sudah tidak proporsional.
“Apalagi mereka yang membuat situs-situs di media sosial untuk perekrutan anggota kabinet Jokowi-JK,” ujarnya.
Indro meminta organ-organ relawan untuk tetap solid merepresentasikan kekuatan masyarakat sipil (civil society) dalam konteks hubungan Negara dan rakyat. Keinginan terlibat dalam sistem mungkin perlu, tetapi harus mulai dibatasi dan dikendalikan.
Ditegaskan Indro, harta satu-satunya para relawan adalah modal sosial atau sosial kapital berupa solidaritas. Kalau modal itu tergerus oleh pragmatisme, maka keberadaan relawan akan bisa punah begitu saja.
Padahal, justru para relawan saat ini ditantang untuk memiliki peran jangka panjang mengawal aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Indro berharap, pasca kemenangan calon presiden Jokowi-JK di Mahkamah Konstitusi tidak terjadi goncangan dalam tubuh organ-organ relawan, baik dalam relasi secara internal maupun eksternal. Ia pun meyakini tidak ada kompetisi antar organ relawan.
“Saat ini hubungan antar organ relawan masih konstruktif. Kedepan harus diperkuat untuk mengawal kebijakan Jokowi-JK yang mungkin saja dihadang oleh Koalisi Merah Putih yang mendominasi DPR,” pungkasnya. (ahay)
