Aktivis Civic-Islam Tagih Tiga Program Nawacita Jokowi-JK
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (santrinews.com/tribunnews)
Bandung – Mengawal roda pemerintahan merupakan kewajiban setiap kelompok masyarakat yang berada di luar negara. Karena itu, janji pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan program besarnya “Nawacita: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” harus terus ditagih.
“Setelah memilih harus menagih. Ini untuk kontrol agar program direalisasikan,” kata penggagas gerakan Civic-Islam, Faiz Manshur, usai mengisi diskusi di UIN Sunan Gunybf Djati Bandung, Kamis, 5 Maret 2015.
Faiz Manshur melalui Penerbit Nuansa Cendekia yang bergandeng dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) saat ini memiliki konsentrasi gerakan-sosial bidang kewargaan. Ia mengatakan, negara Indonesia sedang mengalami kerapuhan karena basis kewargaan sangat lemah.
Melalui gerakan Civic-Islam-nya, ia bermaksud menjawab problematika Indonesia kontemporer terkait kegagalan Islam-Politik, maraknya fundamentalisme dan juga maraknya Islam jenis eskapis yang anti sosial.
Dengan paradigma baru Civic Islam tersebut Faiz Manshur dan kawan-kawan merasa perlu menagih janji pemerintahan Jokowi-JK terkait dengan tiga program utama dalam Nawacita, yaitu, 1) program “membangun pendidikan kewarganegaraan”, 2) program “memperkuat Pendidikan ke-Bhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga”, dan 3) program restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga.
“Setiap zaman selalu ada tantangan, dan kita harus senantiasa kreatif memikirkan sekaligus responsip dengan gerakan. Terkait dengan target pembangunan keadaban publik, Civic Islam bermaksud menggerakkan masyarakat religius yang berbasis karakter citizenship, pembangunan deliberasi warga melalui dialog yang rasional dan bebas, serta kesadaran politik kewargaan yang partisipatif dalam demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ketiga hal itu menurut Faiz Manshur punya tautan dengan gerakan Civic-Islam sehingga saat ini gerakan yang dilakukan bermaksud mengawal janji pemerintahan Jokowi-Jk. “Beberapa departemen kementerian, terutama Kementerian Agama karena keterkaitannya dengan Islam, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian terkait lain harus mampu merealisasikan tujuan program itu supaya tidak berhenti sebatas slogan,” jelasnya. (sakri/onk)
