Full Day School Tak Sesuai Nawacita Jokowi
Situbondo – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Situbondo menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Full Day School (FDS).
“Dari awal sebelum dijadikan peraturan resmi, kami sudah menolak adanya sekolah lima hari yang mengatur jam sekolah dari pagi sampai sore hari,” kata Ketua GP Ansor Situbondo, Yogie Kripsian Sah, Selasa, 9 Agustus 2017.
Sejumlah organisasi dan lembaga seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kata Yogie, menolak kebijakan itu bahkan sejak aturan itu masih menjadi wacana.
“Hal ini seharusnya didengar oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi,” ungkapnya.
Ia mengatakan, salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah merevolusi karakter bangsa. Akan tetapi, menerjemahkan Nawa Cita dengan peraturan sekolah lima hari atau full day school menurut Yogie sama sekali tidak tepat.
“Kami sepakat dengan revolusi karakter bangsa atau penguatan karakter bangsa, sebab itu yang sudah dilakukan oleh pesantren dan madrasah diniyah selama ini, bahkan sejak sebelum Indonesia Merdeka. Maka dari itu, kami akan tolak segala kebijakan yang akan melemahkan atau bahkan menghapus lembaga pendidikan asli Indonesia ini,” kata Johantono, sekretaris Ansor Situbondo.
Ia mengatakan, lewat kebijakan itu, yang terancam bukan hanya pesantren dan madrasah diniyah. Karakter bangsa juga dinilai terancam, termasuk NKRI.
Johantono menilai FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan dan peran madrasah dalam membangun karakter bangsa dan akhlak mulia.
Menurut dia, pembangunan karakter bangsa tidak bisa diukur dengan banyaknya hari dan jam anak belajar di sekolah, tetapi lewat kualitas proses pendidikan dan kesungguhan para guru atau ustadz dalam membimbing dan memberi teladan bagi peserta didik.
“Kebijakan FDS tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apapun. Kami telah menginstruksikan kepada seluruh kader dari tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Ranting untuk terus berjuang menolak FDS,” tegasnya.(fawaid/onk)
