Calon Kapolri Idham Azis: Radikalisme Bukan Islam
Calon Kapolri Komjen Idham Azis (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham Azis menegaskan, radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan agama Islam dan umat Islam sehingga penanganannya perlu hati-hati.
“Radikalisme itu kelompok atau oknum. Tidak bisa radikalisme itu membawa simbol agama,” kata Idham saat menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
“Tidak bisa kita katakan dengan radikalisme kemudian kita membawa atribut atau simbol agama tertentu. Itu tidak tepat,” imbuh Idham.
Idham yang kini menjbata Kabareskrim berjanji akan mengkampanyekan sikap tersebut kepada masyarakat dan anggota Polri di seluruh Indonesia.
“Ini harus kita kampanyekan kepada seluruh anggota dan seluruh masyarakat bahwa itu (radikalisme) adalah oknum. Penegakan hukum juga terhadap oknum bukan terhadap simbol agama,” tegasnya.
Isu radikalisme yang selalu dialamatkan pada Islam menjadi topik hangat dalam uji kepatutan dan kelayakan Idham.
Poltikus PKS Aboebakar Alhabsy menyebut ada kesan di lapangan bahwa umat Islam seperti memiliki jarak dengan kepolisian.
“Seakan-akan polisi kurang ramah dengan umat,” ujar Aboebakar. “Kami takbir, dibilang radikal. Kami baca Quran, (dibilang) radikal. Janganlah!”
Meski pribadi Idham diyakini tak jauh dengan Islam, pada praktiknya kesan Polri dan umat Muslim saling berhadapan tidak dapat terelakkan. Karena itu, Idham diminta menjelaskan pemahamannya soal terorisme dan radikalisme.
Terlebih, Idham merupakan sosok yang memiliki kiprah dalam aksi radikalisme dan terorisme dari Poso hingga dr Azhari.
“Saya lihat, percaya dengan Bapak, bagaimana visi Bapak tentang relasi dengan umat agar hubungan harmonis. Bagaimana agar terjadi suasana seimbang yang nyaman?” kata Aboebakar mengajukan pertanyaan. Pertanyaan serupa juga dilayangkan Fraksi PAN.
Idham menyatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, ia mempunyai visi membangun komunikasi. Komunikasi itu dibangun dengan para pemuka agama, termasuk kiai maupun habib.
Ia menegaskan akan turut mengampanyekan bahwa radikalisme tak bisa dikaitkan dengan Islam maupun agama mana pun.
“Kita harus kampanyekan. Kalau kita (melakukan) penegakan hukum itu pun ke oknum, bukan ke agama,” kata Idham.
Komisi III DPR sepakat menyetujui Komjen Idham Azis diangkat menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Kesepakatan itu diraih secara aklamasi dalam rangkaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap Idham.
Ketua Komisi III Herman Herry mengatakan semua fraksi berkesimpulan tidak perlu lagi membuat pandangan fraksi.
“Namun, keputusan yang diambil semua poksi mengambil keputusan aklamasi untuk menyetujui Saudara Komjen Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” kata Herman.
Selanjutnya, pimpinan Komisi III meminta agar pimpinan DPR langsung menggelar paripurna pada Kamis, 31 Oktober 2019, hari ini. (us/onk)
