Gus Mus: Ketegangan Wahabi Vs Syiah Itu Murni Politik Bukan Ideologi
Pelaksana Tugas Rais ‘Am Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) berdiskusi bersama Menteri Agama H Lukman Hakim Saifuddin (santrinews.com/kemenag)
Rembang – Pelaksana Tugas Rais “˜Am Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri mengatakan, memanasnya hubungan Syiah-Wahabi murni karena masalah politik, bukan persoalan agama.
Hal ini disampaikan kiai yang akrab disapa Gus Mus itu saat berdiskusi tentang persoalan keagamaan dan keumatan bersama Menteri Agama H Lukman Hakim Saifuddin di kediamannya, Rembang, Sabtu 21 Maret 2015 malam.
Gus Mus menceritakan bahwa memanasnya Syiah-Wahabi, lebih khususnya Saudi Arabia-Iran, adalah murni masalah politik. “Dulu, hubungan Saudi sama Iran di Jaman Pahlevi itu begini, erat sekali,” terang Gus Mus sambil memberi isyarat tangan dengan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya.
“Karena kedua-duanya sama-sama sekutu Amerika. Dan semua orang tahu, saat itu, Iran sudah Syiah,” imbuh alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini.
Namun, lanjut Gus Mus, setelah revolusi 1979, ditandai dengan ambruknya sistem kerajaan, Saudi dan Iran renggang, bahkan sekarang lagi panas-panasnya. “Ini bukan masalah ideologi, permusuhan Wahabi-Syiah itu murni kepentingan politik,” tegasnya.
Sahabat dekat Gus Dur ini menambahkan model yang dipakai pihak Saudi dan Iran sama. Menurutnya, Wahabi memakai anak perempuan yang tewas, dengan menyebut korban pembunuhan Syiah. Begitu juga Iran, dengan gambar yang sama, menyebut korban pembantaian Wahabi. “Ada apa ini?” tanya Gus Mus.
Gus Mus mengaku bahwa penggunaan isu agama sebagai alat pembenaran itu hasilnya sangat signifikan dan nyata. “Lihat saja, Suriah (Syiria) yang indah itu, kini terancam hancur gara-gara kepentingan politik yang dibungkus dengan label agama,” hela Gus Mus.
Dalam kesempatan itu, Menag Lukman Hakim juga menceritakan tentang hasil kunjungannya ke Saudi Arabia beberapa hari yang lalu. Menag menuturkan bahwa dirinya sempat mendiskusikan tentang masalah relasi Sunni-Syiah dengan Grand Mufti Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syeikh, bersama para ulama Saudi lainnya.
Kepada mereka, Menag menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, relasi kemasyarakatan dan keagamaan masyarakat Indonesia diatur dan didasarkan pada ketentuan hukum. (us/ahay)
