Mensos Rangkul Ulama Sosialisasikan Pengalihan Subsidi BBM
Khofifah Indar Parawansa, dihadapan kader Muslimat NU di Lombok (santrinews.com/abdul hady jm)
Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa merangkul para ulama untuk mensosialisasikan program pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih lagi, pengurangan tersebut telah menimbulkan goncangan dan dampak bagi warga miskin.
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini menjadi penguat atas keberlanjutan mencapai kebutuhan dasar, seperti sekolah, ekonomi rumah tangga, serta layanan kesehatan.
Hal itu ditempuh Mensos Khofifah mengingat para ulama biasa bersentuhan dan mengelola sekolah diniyah atau madrasah. Untuk itu, mereka bisa merespon dan memberikan data siswa di madrasah yang mungkin di lingkungannya tidak terdaftar formal dalam pendidikan atau di bawah umur 18 tahun.
Demikian itu disampaikan Mensos Khofifah dalam Rapat Kerja Nasional Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffazh Nahdlatul Ulama dan Peresmian Gedung Al-Qur’an Centre, Al-Hikam, Beji, Kota Depok, Sabtu, 29 Nopember 2014.
“Tentunya, bisa diintegrasikan melalui Kementerian Agama. Harapannya, supaya dapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), supaya dapat dana operasional dan agar dapat dana tunjangan fungsional. Kategori itu kan sudah ada di Kemenag dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita dari Kemensos hanya approfal jumlahnya. Tapi, pendataannya di Kemenag dan Kemendikdasmen,” ujar Khofifah.
Hadir pada acara tersebut, selain para alim ulama juga Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin.
“Kalau yayasan langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota,” terang Khofifah.
Menurut Khofifah seperti dilansir Republika, pada tahun 2015 alokasi untuk KIP sebesar 16,5 juta. Dengan jumlah tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta anggaran agar dinaikkan menjadi 20 juta dengan asumsi cakupannya diperluas. Padahal, tahun 2014 sebanyak 11,5 juta dan tak terserap sebesar 4,5 juta.
“Ini pekerjaan rumah kita bagaimana agar bisa dipercepat. Saya mencontohkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saja minta untuk 160 ribu narapidana agar mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dapat 30 ribu. Kalau dulu semuanya berbasis rumah tangga. Sekarang cakupannya luas sampai anak droup out dan anak terlantar,” paparnya.
Khofifah berimpi saat berada di tim transisi, agar pendidikan di Diniyah, Madrasah dan ustad bisa menjadi target. Terlebih lagi, peran dan posisinya sangat strategis, yaitu mewujudkan Islam Rahmatan lil “˜Alamin (Islam rahmat bagi alam semesta).
“Perannya agar bisa dirasakan sampai ke Asia. Mestinya ini kita tangkap dalam mewujudkan peradaban keemasan Islam Rahmatan Lil Alami di Asia. Kalau teror bom, kan bukan dari Islam. Sebagai catatan peradaban Islam tampak di Pesantren yang menghadirkan Islam penuh damai,” pungkasnya. (us/onk)