PMII Menilai Perppu Pilkada Tak Penuhi Syarat Hukum

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah, berpotensi akan terjadi benturan hukum.

“Dalam konsep hukum tata negara, kebijakan membuat Perppu ini terlihat janggal, karena Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan negara darurat dan terjadinya kekosongan hukum,” kata Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma’ruf, Jumat, 3 Oktober 2014.

Presiden SBY, Kamis 3 Oktober 2014, menerbitkan dan menandatangani 2 Perppu tentang Pilkada. Hal itu ditempuh SBY merespon kuatnya penolakan di kalangan masyarakat terkait disahkannya Undang-Undang Pilkada oleh DPR, Jumat, 26 September 2014 lalu.

Perppu itu mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung oleh DPRD. Sehingga pemilihan kepala daerah dari DPRD kembali menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut Amin, kedua Perppu tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan. Karena, syarat terbitnya Perppu itu negara dalam keadaan darurat dan terjadinya kekosongan hukum. Dia memprediksi, dua Perppu itu akan dimentahkan DPR karena tak ada dua syarat tersebut.

Karena itu, katanya, Perppu itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama UU Pilkada yang materi muatannya sudah mengatur substansi yang ada dalam Perppu No 1 Tahun 2014 tersebut.

Ia mengakui bahwa pilkada langsung selama ini menyebabkan sejumlah dampak buruk, seperti praktik politik uang, konflik antarpedukung calon kepala daerah, dan belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, menurutnya, menghapus seluruh pilkada langsung pun tak menyelesaikan masalah.

Untuk meminimalisasi terjadinya konflik politik lebih luas, Amin menyarankan sejumlah opsi. Di antaranya, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur dipilih DPRD.

“Hal ini perlu dilakukan karena dalam kontek desentralisasi, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat. Sedangkan bupati/wali kota merupakan jabatan politik yang berhubungan langsung dengan hak rakyat sesuai daerah kewenangannya, dan penekanan otonomi daerah berada pada tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain itu, kata Amin, solusi itu sebagai jalan tengah dan memecah kebuntuan politik-hukum yang terjadi belakangan ini. Amin mendesak Presiden SBY meninjau kembali Perppu yang telah dikeluarkannya. Sementara bagi anggota DPR yang baru untuk segera melakukan review Undang-undang Pilkada dengan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota dan pemilihan melalui DPRD di tingkat provinsi.

“Realitas politik ini semakin memanas dengan diterbitkannya Perppu untuk menganulir beleid yang menghapus pilkada secara langsung itu,” katanya. (ahay)

Terkait

Nasional Lainnya

SantriNews Network