Polemik RUU Pilkada
Nusron: Pilkada Tak Langsung, Anggota Dewan Cueki Konstituen
![](/image/0a33d0bddd4bed8fadadb899048a8594.jpg)
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid didampingi Sekretaris Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur Ahmad Tamim (Abdul Hady JM/SantriNews.com)
Surabaya – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kini menjadi polemik memanas di Senayan.
Salah satu poin utama yang menjadu polemik RUU itu adalah mengembalikan hak politik DPRD dalam memilih kepala daerah. Yakni Pilkada kembali dipilih DPRD. Menurut Nusron, bila RUU Pilkada itu disahkan, nanti akan banyak anggota dewan yang lebih mengutamakan kepala daerah.
“Nanti banyak anggota dewan cuek kepada konstituennya. Anggota dewan akan lebih memilih menghadiri kepala daerah mantu, daripada menghadiri undangan konstituen,” kata Nusron, usai melantik pengurus Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur, Ahad 14 September 2014, di kantor PWNU Jatim, Jalan Masji Al Akbar Timur 9 Surabaya.
Begitu juga sebaliknya, sambung Nusron, kepala daerah juga akan lebih mengutamakan kepentingan anggota dewan dibanding kepentingan rakyat.
Politisi Partai Glkar ini menilai, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat masih lebih baik dan lebih kecil madaratnya daripada dipilih DPRD.
Ia menegaskan, alasan Koalisi Merah Putih yang menilai banyak kepala daerah terbukti korup setelah dipilih langsung, sebagai pendapat parsial. Justru, kata Nusron, jika kepala daerah dipilih DPRD, korupsi akan semakin menjamur dan memusat di lingkungan gedung dewan.
“Bisa kita lihat pengalaman saat kepala daerah dipilih anggota dewan jusrtu ada ribuan anggota dewan dan kepala daerah yang terjerat korupsi,” tandas mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Ia tak menampik bahwa dalam Pilkada langsung memang masih terjadi politik uang. Namun, itu tidak cukup dijadikan alasan untuk menghapus Pilkada langsung.
“Tentu politik uang masih ada, makanya harus ditingkatkan pengawasannya. Kalau Pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak Pilkades dihapus sekalian?” katanya. (ahay)