Polemik RUU Pilkada, Gemasaba Jatim: Jangan Amputasi Kedaulatan Rakyat
Ketua DPW Gemasaba Jatim, Salim Asyhuri (kiri) (dok/santrinews.com)
Surabaya – Banyak cara dilakukan elemen mahasiswa dan masyarakat dalam menyambut rapat paripurna ke-9 DPR, Kamis 25 September 2014, hari ini. Sejumlah elemen di beberapa daerah menggelar aksi demonstrasi.
Salah satu agenda paripurna adalah pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) yang belakangan cukup menyita perhatian publik. Poin utama dalam RUU yang memancing aksi penolakan adalah Pilkada dikembalikan melalui DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.
Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Jawa Timur memilih menggelar dialog interaktif dengan ratusan mahasiswa, di aula salsabila PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Timur 9 Surabaya.
Dialog bertajuk “Analisis Sistem Pemilukada; Langsung atau Tidak Langsung Sesuai Pancasila dan UUD 1945” itu menghadirkan tiga narasumber. Yakni Akh Muzakki (Dekan FISIP UIN Sunan Ampel), Moh Jamil (Dosen Hukum Tata Negara Ubhara), dan Moh Ikbal (Bakesbangpol Jatim).
“Kita berharap paripurana DPR hari ini menghasilkan undang-undang yang berpihak pada rakyat,” kata Salim Asyhuri, Ketua Gemasaba Jatim, saat memberi kata sambutan.
Salim menegaskan, alasan sebagian politisi di Senayan bahwa Pilkada langsung rawan terjadi politik uang, tidak cukup kuat. Justru, menurutnya, politik uang akan semakin menggila bila kepala daerah dipilih dewan.
Terlepas dari pro-kontra itu, sambung Salim, pertanyaan penting yang harus dijawab apakah Pilkada langsung atau tidak langsung yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Nah forum ini hendak menjawab pertanyaan itu. Prinsipnya kedaulatan rakyat harus kita jaga bersama, jangan sampai diamputasi oleh elite politik tertentu,” tegasnya. (hay)
