Tumbangkan Setya Novanto Bagian dari Kerja Peradaban
Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto terus dikecam meski sudah menjalani sidang etik oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD), pada Senin 7 Desember 2015.
Dugaan publik tidak akan hilang kalau Novanto terlibat pencatutan jabatan presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Tindakan Novanto dianggap tak terpuji. Novanto harus mundur dari jabatannya.
“Menumbangkan Novanto adalah kerja peradaban,” kata Sekjen Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sirajuddin Abdul Wahab dalam konferensi pers Generasi Muda Partai Golkar di kawasan Blok S, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Desember 2015.
Wasekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini mengatakan, Novanto tidak mencerminkan sikap pejabat negara. Sirajuddin menilai, pemuda Indonesia mendapat pendidikan yang buruk ketika Novanto tetap bercokol di jabatannya sekarang.
Sehingga, kata dia, wajar ketika Presiden Jokowi geram dengan tindakan Novanto. Novanto dinilai bebal lantaran tidak kunjung mendengarkan suara rakyat. Padahal partai di mana Novanto dibesarkan memiliki tagline Suara Rakyat, Suara Golkar.
Sirajuddin mendesak penegak hukum untuk bekerja mengusut kasus yang diduga menyeret Novanto. Kasus ini tidak hanya soal etika, tapi juga indikasi melakukan tindak pidana korupsi.
“Sebaiknya Kejaksaan Agung, KPK, dan kepolisian bisa menangkap apa yang dipesankan presiden,” tukas dia.
Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga merasa malu dengan tindakan Novanto. Bahkan secara pribadi, ia malu menunjukkan identitasnya sebagai politikus Partai Golkar.
“Kalau tidak mau mundur, ya harus dimundurkan. Tidak boleh ada orang seperti ini jadi pemimpin penting di negeri ini,” tandas dia. (us/metrotv)