Pertemuan Setya Novanto Tidak Etis dan Akan Rugikan Negara

Setya Novamto di hadapan insan media. (santrinews.com/ant)

Jakarta – Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin menyebut pertemuan dengan Setya Novanto tidak patut dilakukan secara etika lantaran dia Ketua DPR. Tak hanya itu, Maroef menegaskan ada potensi kerugian negara jika pemufakatan jahat itu terjadi.

Hal itu disampaikan Maroef saat menjawab pertanyaan dari anggota MKD asal Golkar Adies Kadir dalam sidang di ruang MKD gedung DPR, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015.

“Adakah hal dalam pertemuan itu menyangkut kerugian negara?” tanya Adies Kadir.

“Secara materil belum ada,” jawab Maroef.

“Apakah ada indikasi kerugian negara?” tanya Adies lagi.

“Kalau dari pembicaraan itu bisa berpotensi (kerugian negara) kalau terjadi,” tegasnya.

Kemudian politisi Golkar itu menanyakan alasan Maroef tidak melapor ke penegak hukum seperti KPK, saat tahu ada potensi kerugian negara dari pembicaraan yang diinisiasi oleh Novanto pada Juni 2015 lalu.

“Yang mulia, seperti saya sampaikan penaggungjawab substansi, saya laporkan kepada penaggungjawab sektor (Menteri ESDM -red),” ucap mantan Wakil Kepala BIN itu.

“Padahal kalau diteruskan ke penegak hukum, ujungnya juga kan pasti pemecatan Setya Novanto. Sama saja kode etik juga (akan kena -red),” timpal Adies.

Namun tak hanya itu, Maroef juga menegaskan dalam tanya jawab dengan Adis bahwa pertemuan meminta saham sekaligus menjanjikan penyelesaian kontrak PT Freeport adalah masalah etik. Dia belum melihat itu terkait hukum.

“Tidak ada terkait hukum. Tapi tidak benar dilakukan dan menyangkut etika,” ucap Maroef.

Sementara itu, sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut bahwa hal yang hampir sama ada potensi penipuan atas pertemuan yang dinisiasi oleh Novanto dengan Reza Chalid mengundang Maroef membicarakn bisnis PT Freeport.

“Seperti yang saya sampaikan ini bisa saja ini ada tindakan penipuan dari sisi PT Freeport apabila ini merasa dirugikan,” ungkap Badrodin di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta. (nabil/dtk)

Terkait

Politik Lainnya

SantriNews Network