Polemik RUU Pilkada
Gus Solah Dukung Pilkada Langsung
Jakarta – Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid, berpendapat RUU Pemilihan Kepala Daerah semestinya tidak buru-buru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada periode ini.
Dia beralasan tidak mudah memutuskan apakah sebaiknya pilkada dilakukan langsung atau oleh DPRD. Keduanya sama-sama memiliki alasan kuat.
“Turunkan dulu suhu politik,” kata Gus Solah, sapaan akrab adik kandung Gus Dur ini, Jumat, 12 September 2014. “Biar diputuskan oleh DPR berikutnya,” ujarnya.
Gus Solah, seperti dilansir Tempo, mengklaim bahwa Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga tidak menginginkan beleid ini buru-buru disahkan.
Dia lebih menghendaki adanya pemilihan secara langsung. “Hasil sigi lembaga survei menghendaki demikian,” kata Gus Solah.
Dia memahami adanya pilkada langsung memakan biaya tinggi. “Ini memang konsekuensi aspirasi rakyat,” katanya.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah memang menghendaki adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Pada Munas-Konbes yang digelar September 2012 lalu, NU merekomendasikan pilkada tidak langsung. “Kalau langsung, biaya sosialnya tinggi,” kata Emha Nabil Harun, Staf Ahli Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada ada enam fraksi yang menginginkan pilkada oleh DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura menghendaki pilkada langsung. (ful/onk)
