Kiai Hasyim Sarankan PPP Merapat ke Jokowi-Jusuf Kalla
KH A Hasyim Muzadi bersama Joko Widodo (indopolitika/santrinews.com)
Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A Hasyim Muzadi menyatakan tidak ingin mencampuri konflik internal yang sedang mendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kendati demikian, sebagai seorang yang pernah aktif di PPP Jawa Timur, Kiai Hasyim mengaku gembira bila PPP memilih melakukan pendekatan ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Sangat pantas PPP mendengarkan nasehat Pak Hamzah Haz (Mantan Ketua Umum PPP) untuk merapat ke pasangan (presiden-wakil presiden) pemenang pemilu,” kata Kiai Hasyim, Sabtu 20 September 2014.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok ini pernah aktif di PPP Jatim selama 14 tahun, yakni sejak tahun 1973 hingga 1987. Bahkan, Kiai Hasyim pernah terpilih dan menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari PPP.
Kiai Hasyim menilai, Hamzah Haz mempunyai reputasi yang cukup bagus saat memimpin PPP. Terbukti, dia bisa menjadi wakil presiden. Perolehan suara PPP kala itu juga tercatat cukup bagus, berbeda dengan sepuluh tahun terakhir setelah kepemimpinan Hamzah Haz yang terus mengalami kelorosotan.
“Apa yang dikehendaki Pak Hamzah Haz tentu mengatur posisioning PPP sebagai institusi, terlepas dari dinamika internal (PPP) saat ini,” tegasnya.
Kiai Hasyim menegaskan, PPP belum tepat menjadi partai oposisi pemerintah. “PPP belum masuk kelasnya (untuk menjadi partai oposisi),” tukasnya. Alasannya, PPP saat ini masih memerlukan pembenahan internal dan penataan rekrutmen kader yang visioner.
“Hal tersebut (pembenahan internal dan penataan rekrutmen kader) tidak bisa dilakukan “˜sambil’ menjadi oposisi,” ujarnya memberi alasan.
Sebelumnya, Hamzah Haz mengingatkan PPP untuk mempertimbangkan tawaran bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kendati begitu, tawaran itu harus dibahas dan diputuskan di muktamar.
Saat ini, PPP terjadi konflik yang berakibat adanya dualisme kepemimpinan antara kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuzy. Konflik ini dipicu oleh pelengseran Suryadharma Ali dari tampuk kepemimpinan lewat rapat pimpinan harian. Ia digantikan Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Mantan Menteri Agama itu dianggap oleh kubu Romahurmuzy memiliki keterbatasan dalam menjalan rode kepemimpinan PPP pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dana haji.
Tidak terima dilengserkan, Suryadharma Ali memecat balik Romahurmuzy bersama belasan kader PPP lainnya.
Sebelumnya PPP sempat dilanda konflik internal. Namun, konflik itu berakhir islah setelah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair turun tangan.
Pada Pemilu Presiden, PPP merapat ke Koalisi Merah Putih, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa. (ahay)
