NU-Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai seragam sekolah dasar dan menengah. Penerbitan SKB tersebut dinilai sudah tepat guna menjaga keberagaman.

SKB tersebut menempatkan sekolah pada posisi yang tepat dan benar secara hukum dan hak asasi manusia, khususnya penghormatan terhadap hak-hak publik di sekolah publik,” kata Ketua PBNU Bidang Pendidikan KH Hanief Saha Ghafur dalam keterangan tertulisnya, Senin, 8 Februari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan SKB Nomor 02/KB/2O2l, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah Negeri di Indonesia.

Baca juga: SKB Jilbab dan Peran Negara

Kiai Hanief mengatakan, sekolah dan perguruan tinggi negeri harus menjadi ruang interaksi yang terbuka, beragam, dan toleran. Dengan demikian, sekolah menjadi wahana pendidikan multikulturalisme dan toleransi.

Menurut dia, SKB tiga menteri itu tidak memuat unsur pelarangan atau mewajibkan siswa menggunakan identitas keagamaan tertentu. Kehadiran SKB dinilai justru menempatkan sekolah dalam posisi yang tepat dan benar, sesuai dengan hak dan kebutuhan publik yang beragam.

SKB ini diharapkan menjadi landasan bagi sekolah untuk tidak memaksakan penggunaan atribut keagamaan tertentu kepada murid dan guru di sekolah negeri.

Hanief menegaskan, sekolah publik tidak dibenarkan mewajibkan siswa menggunakan seragam dengan identitas tunggal berdasarkan agama tertentu.

Khusus bagi siswi beragama Islam, ia juga menyebut, sekolah tidak bisa melarang mereka yang ingin mengenakan hijab, sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur secara terperinci mengenai aturan seragam bagi siswa Muslimah,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah KH Abdul Mu’ti. Ia menyatakan, SKB tiga menteri tersebut bukanlah masalah besar.

Sebab, menurutnya, di negara-negara maju seragam tidak menjadi persoalan karena tidak terkait dengan mutu pendidikan.

“Kalau saya cermati subtansi dan tujuannya, SKB itu tidak ada masalah. Substansinya terkait dengan jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945,” ujarnya. (red)

Terkait

Nasional Lainnya

SantriNews Network