Muktamar NU 2015

29 PWNU Sepakat Tolak Penerapan Sistem AHWA

Jakarta – Sebanyak 29 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) sepakat menolak upaya pemaksaan penerapan sistem ahlul halli wal aqdi atau AHWA untuk pemilihan Rois Aam PBNU dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.

Demikian disampaikan Rois Syuriyah PWNU Sulteng, KH. Jamaluddin Maryajang, Minggu (26/7/2015). Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan lintas wilayah dalam rangka halalbihalal, yang diikuti 29 PWNU di Jakarta. “Jadi kita sepakat menolak pemaksaan AHWA ini, karena jelas ilegal dan menyalahi AD/ART NU,” ungkapnya.

Respons penolakan itu muncul karena elit PBNU dan panitia Muktamar telah melayangkan surat yang meminta pengurus NU di tingkat wilayah (provinsi) dan cabang untuk menentukan calon anggota AHWA dan menyerahkannya saat registrasi peserta Muktamar. “Hal ini jelas bentuk pemaksaan kehendak yang wajib tidak kita ikuti,” ungkapnya.

Terkait dengan hal itu, PWNU Jawa Tengah bahkan telah membuat edaran yang ditujukan kepada seluruh PCNU di Jawa Tengah dan ditembuskan ke PBNU. Surat tersebut ditandatangani Rois Syuriyah KH. Ubaidillah Shodaqoh, Katib Syuriyyah KH. Ahmad Sya’roni, KetuaTanfidziyyah H. Abu Hafsin dan Sekretaris H. Muhammad Arja.

Surat dengan nomor PW/11/375/VII/2015 itu menyatakan, keberatan dan menolak untuk menyerahkan calon AHWA pada saat pendaftaran peserta Muktamar. Surat juga menyatakan dasar hukum penerapan AHWA tidak kuat karena tidak sesuai dengan AD/ART yang masih berlaku. Perubahan AD/ART tidak bisa dilakukan selain melalui forum tertinggi NU yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakni Muktamar.

Rois Syuriyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir menuding bahwa penerapan sistem AHWA itu merupakan bentuk rekayasa panitia Muktamar yang harus ditolak karena sarat dengan kepentingan dan tidak memiliki dasar yang sesuai dengan mekanisme organisasi NU.

Muktamar Ke 33 NU akan berlangsung pada 1-5 Agustus mendatang. Sesuai jadwal akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, dan penutupan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembukaan dan sidang pleno ditempatkan di Alun alun Jombang. Sedangkan sidang komisi berlangsung di empat pondok pesantren, yakni Pesantren Tebuireng, Mambaul Ma’arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Darul Ulum Paterongan.

Sejauh ini telah muncul beberapa kandidat ketua umum PBNU, diantaranya KH Said Aqil Siradj (incumbent), KH Salahuddin Wahid, dan H As’ad Said Ali. Sedangkan Rais Aam PBNU yang digadang-gadang diantaranya KH Musthofa Bisri (Gus Mus), KH A Hasyim Muzadi, dan KH Muhammad Thalha Hasan. (us/jaz)

Terkait

Nasional Lainnya

SantriNews Network